Analisis Layanan Pengelolaan E-KTP di Kabupaten Sinjai

Pelayananan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang penting dalam mendukung tertib administrasi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis layanan pengelolaan e-KTP di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Umar Congge, selaku pembimbing I dan Ibu Fitrawati, selaku pembimbing II. Fokus penelitian ini meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, efektivitas, evaluasi, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai. Berdasarkan jenis datanya, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif . Teknik pengumpulan data dilakukan melalui reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Informan penelitian terdiri atas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dan masyarakat pengguna layanan e-KTP.

Hasil penelitian menunjukan bahwa perencanaan pelayanan e-KTP telah dilakukan secara terstruktur berdasarkan data kependudukan dan proyeksi kebutuhan tahunan. Pengadaan blangko dilakukan melalui mekanisme permohonan ke Ditjen Dukcapil dan sarana/prasarana seperti printer KTP dan item lainnya dilakukan dengan pengadaan barang dan jasa dengan sistem e-Katalog, akan tetapi dalam proses pengadaan blangko dan sarana/prasarana belum bisa dilakukan efektif. Pemanfaatan sarana pendukung tergolong optimal meskipun sering mengalami kerusakan pada printer e-KTP membuat blangko yang dicetak memiliki bekas, keterbatasan tinta dan blangko yang berdampak pada pelayanan. Efektivitas pelayanan telah tercapai sesuai target provinsi 98,3%, meskipun efisiensinya masih perlu ditingkatkan. Evaluasi dilakukan secara rutin melalui pengawasan kinerja petugas dan validasi data berbasis aplikasi. Faktor pendukung pelayanan meliputi ketersediaan sarana yang memadai, jaringan yang stabil, dan kedisiplinan petugas pelayanan. Sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan blangko, tinta, tidak adanya anggaran khusus untuk penjemputan blangko, printer e-KTP yang sering mengalami kerusakan serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan secara tepat waktu.