Implementasi Peraturan Mentri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kelurahan Samataring Kabupaten Sinjai

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur. PKH merupakan salah satu program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena masih adanya ketimpangan dalam distribusi bantuan, serta perlunya evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program di tingkat kelurahan. Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pemerintah kelurahan, pendamping PKH, serta keluarga penerima manfaat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kelurahan Samataring telah berjalan sesuai dengan ketentuan Permensos No. 1 Tahun 2018, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala. Data penerima manfaat menunjukkan variasi jumlah bantuan, mulai dari Rp225.000 hingga lebih dari Rp2.000.000, yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis komponen dalam keluarga, seperti anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Distribusi penerima berdasarkan dusun memperlihatkan bahwa Batu Lappa merupakan wilayah dengan jumlah penerima terbanyak, sedangkan Bontopale dan Samataring memiliki penerima paling sedikit. Hal ini mengindikasikan bahwa penyaluran bantuan telah menjangkau seluruh wilayah, namun belum merata dalam jumlah. Kendala yang ditemukan di lapangan antara lain kurangnya ketepatan data, keterbatasan sarana pendukung, serta rendahnya kesadaran sebagian penerima dalam memenuhi kewajiban program.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi PKH di Kelurahan Samataring dapat dikategorikan cukup efektif karena telah membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan. Namun, efektivitas program masih dapat ditingkatkan melalui perbaikan sistem verifikasi data penerima, penguatan peran pendamping, serta dukungan tambahan berupa program pemberdayaan ekonomi agar keluarga penerima manfaat dapat lebih mandiri. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas implementasi program bantuan sosial serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan sosial.