Upaya Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sinjai

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Dinas Sosial Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas melalui kerangka peran pemberdayaan komunitas menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero, yang meliputi peran fasilitatif, edukasi, teknis, dan representasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari Dinas Sosial dan beberapa masyarakat dari berbagai kecamatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah menjalankan keempat peran tersebut dengan capaian dan tantangan yang berbeda. Peran fasilitatif diwujudkan melalui pelaksanaan bimbingan sosial, pendampingan, asesmen berupa pendataan, dan pemberian bantuan alat bantu Program Atensi seperti kursi roda, tongkat, dan alat bantu dengar, serta bantuan usaha ekonomi produktif. Peran edukasi dilaksanakan melalui kegiatan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas untuk membangun kesadaran sosial dan memperkuat fungsi sosial keluarga, meskipun stigma di masyarakat masih menjadi tantangan. Peran teknis diimplementasikan lewat penyaluran alat bantu, namun seringkali tidak terintegrasi dengan penyediaan infrastruktur yang aksesibel. Peran representasi dilakukan dengan menjadi juru bicara dan jembatan antara komunitas penyandang disabilitas dengan pengambil kebijakan. Dinas Sosial memfasilitasi partisipasi penyandang disabilitas dalam Forum Group Discussion (FGD) pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hak Disabilitas untuk menyuarakan langsung kebutuhan aksesibilitas, seperti trotoar ramah kursi roda.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa upaya Dinas Sosial dalam meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sinjai telah berjalan melalui implementasi keempat peran Ife dan Tesoriero, yang berhasil menyediakan bantuan alat dan membangun kapasitas individu serta keluarga. Namun, belum sistematis dan menghadapi kendala integrasi program, keterbatasan anggaran, serta kesadaran publik yang masih rendah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain dalam merancang kebijakan bagi penyandang disabilitas.