Amalia, Sri (2025) Peran Pemerintah Desa Dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mattunreng Tellue Kabupaten Sinjai. S1 skripsi/proyek akhir/tesis, Universitas Muhammadiyah Sinjai.
SRI AMALIA 210222018.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (4MB)
Abstrak
Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi utama pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, serta kesejahteraan warga. Pemerintah desa memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong proses ini melalui kebijakan, fasilitasi, serta pendampingan langsung terhadap masyarakat. sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas, kesadaran, serta pemanfaatan potensi lokal. Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengananlisis Peran Pemerintah Desa Dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mattunreng Tellue Kabupaten Sinjai.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Sekretaris Desa Mattunreng Tellue Kepala Urusan Keuangan Desa Mattunreng Tellue, Badan Permusyawarat Desa (BPD) Mattunreng Tellue, Pengelola rumah produksi gula semut, Tenaga Pendidik,Tenaga kesehatan, Masyarakat Desa Mattunreng Tellue.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Mattunreng Tellue yaitu pemerintah desa berperan aktif sebagai fasilitator dan dinamisator dalam pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa memberikan dukungan melalui pelatihan keterampilan dan bantuan alat usaha, pemerintah desa menyediakan sarana-prasarana pendidikan serta fasilitas dan tenaga kesehatan. Sementara pada sektor pangan, pemberdayaan dilakukan lewat sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan yang dikelola kelompok tani dengan kewenangan mengatur sektor pangan di masyarakat. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya pendampingan berkelanjutan, dan lemahnya pengawasan. Adapun tantangan terbesar ada pada pemasaran produk dan keberlanjutan program dan hambatan berupa dukungan yang masih insidental, sarana-prasarana belum merata, dan layanan yang terbatas. pelatihan dan bantuan belum menjangkau semua kelompok tani atau peternak, serta minim pendampingan pasca program terutama dalam pemasaran dan teknis lanjutan.
| Tipe Item: | Skripsi/Proyek Akhir/Tesis (S1) |
|---|---|
| Kata Kunci: | Pemerintah Desa; Pemberdayaan Masyarakat |
| Subjek: | 300 – Ilmu Sosial > 350 Administrasi publik dan ilmu militer > 353 Bidang khusus administrasi publik |
| Fakultas dan Prodi: | Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Humaniora > Administrasi Publik |
| Admin Deposit: | Indra Setya Permana |
| Date Deposited: | 22 Jan 2026 03:52 |
| Last Modified: | 22 Jan 2026 03:52 |
| URI: | https://repository.umsinjai.ac.id/id/eprint/42 |

