Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendapatan Masyarakat di Kelurahan Balakia Kecamatan Sinjai Barat (Studi: Perspektif Ekonomi Mikro)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah terhadap pendapatan masyarakat dari perspektif ekonomi mikro di Kelurahan Balakia, Kecamatan Sinjai Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian meliputi Lurah Balakia, BPP Sinjai Barat, Kepala Lingkungan Kelurahan Balakia, ketua kelompok tani, POKDAKAN, serta tokoh masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang diwujudkan melalui bantuan alat dan sarana pertanian, pelatihan, serta dukungan bagi kelompok tani dan POKDAKAN telah membawa dampak yang cukup nyata, meskipun implementasinya belum berjalan secara maksimal. Dari aspek ekonomi, masyarakat merasakan adanya peningkatan produktivitas dan tambahan pendapatan, meskipun masih terkendala keterbatasan infrastruktur jalan tani, fluktuasi harga hasil panen, dan partisipasi kelompok yang belum merata. Dari aspek sosial, kebijakan tersebut mendorong tumbuhnya semangat gotong royong, interaksi antarwarga, serta penguatan kohesi sosial, meski sebagian kelompok tani masih kurang aktif dalam kegiatan bersama. Sementara itu, dari aspek lingkungan, kebijakan ini berdampak positif terhadap pemanfaatan lahan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam, namun masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sarana irigasi serta kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dari sisi evaluasi kebijakan, dapat disimpulkan bahwa meskipun program pemerintah telah memberikan dampak nyata, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dan membutuhkan strategi lanjutan agar manfaat dapat lebih merata dirasakan masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi akademis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait kebijakan publik dari perspektif ekonomi mikro, serta memberikan masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.