Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan dalam penyelenggaraan penataan ruang kawasan rawan bencana di desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yang dimaksudkan dapat memberikan gambaran dan uraian yang jelas secara keseluruhan dari permasalahan yang ada mengenai kebijakan penataan ruang kawasan rawab bencana di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah.

Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Subjek dalam Penelitian ini adalah Bidang Penataaan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Sinjai, Kepala Desa Pattongko dan Masyarakat Desa Pattongko.

Berdasarkan hasil dari penelitian Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah maka dapat disimpulkan bahwa 4 indikator dalam upaya meminimalisasi dampak bencana melalui penataan ruang pada daerah rawan bencana yaitu: pertama, pada indikator pengaturan diketahui bahwa kebijakan penataan ruang kawasan rawan bencana untuk Kabupaten Sinjai diatur pada Perda No.28 Tahun 2012 pasal 34 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2023. Kedua, pada indikator pembinaan sudah dilaksanakan namun belum optimal karena dari penataan Ruang Dinas PUPR tidak rutin melakukan sosalisasi mereka hanya memberikan himbauan kepada Pemerintah Kawasan Rawan Bencana jika melihat cuaca buruk atau memungkinkan akan terjadi bencana.ketiga, pada indikator pelaksanaan bahwa pelaksanaan penataan ruang kawasan rawan bencana sudah dilaksanakan namun belum optimal karena karena masih banyak masyarakat yang mengabaikan peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor. Keempat, pada indikator Pengawasan bahwa dalam rangka meningkatkan peran masyarakat bidang Penataan Ruang dinas PUPR Kabupaten Sinjai membuat media/web Layanan Informasi dan Pengaduan. Dimana peran masyarakat disini dapat dilihat dari keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi serta melaporkan kepada instasi atau pejabat yang berwenang. Namun dalam proses pengawasan sanksi yang diberikan kepada pelanggar belum sesuai dengan Perda No. 28 Tahun 2012.