Mekanisme Pengelolaan Dana Desa dalam Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Mappatoba Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk Mekanisme Pengelolaan Dana Desa dalam Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa Mappatoba Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Penelitian ini berfokus pada Pengelolaan Dana Desa Dalama Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Mappatoba Kecamaatn Salomekko Kabupaten Bone. Pengumpulan data melalui metode observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dideskripsikan melalui indikator-indikator yang sudah ditentukan melalui analisis observasi, dokumentasi dan wawancara dari informan penelitian.

Hasil Penelitian ini terkait tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Mappatoba Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone dapat di simpulkan bahwa Perencanaan Pelaksanaan pemerintahan yang ada di desa Mappatoba mulai dari tahun 2019-2021 telah terealisasi namun pada tahun 2021 di alih fungsikan untuk penanganan Covid-19 yang sebelumnya telah di anggarkan melalui RPJMDes pengalokasian dana desa untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun 2019 sebesar Rp.93.153.000, tahun 2020 sebesar Rp.93.310.000 dan pada tahun 2021 sebesar Rp.96.372.700. Peñatausahaan meliputi pembukuan, infentarisasi dan pelaporan barang milik desa. Yang di tuangkan dalam bentuk pertanggungjawaban pengalokasian dana desa khususnya pada pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada di desa Mappatoba. Pelaporan yang di lakukan yaitu dalam bentuk dua metode yakni metode pembukuan dan pemberian informasi kepada masyarakat melalui pemasangan spanduk/baleho. Pertanggungjawaban pemerintahan desa meliputi beberapa tahap di antaranya tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta di akhiri oleh pertanggungjawaban dan untuk pengawasan penggunaan alokasi dana desa di laksanakan secara berjenjang dari pengawasan internal yaitu BPD, camat secretariat daerah, bidang pemerintahan desa serta inspektorat kabupaten yang mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.