Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Daerah Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai serta kendala yang dihadapi.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian antara lain: 1) Kepala Dinas, 2) Sekretaris Dinas, 3) Kasubag Tata Usaha UPTD Sentra Pengolahan Hasil Perikanan, 4) Kasubag Tata Usaha UPTD Pasar, 5) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai ditemukan bahwa: 1) Komunikasi antarbidang maupun UPTD terbilang baik. Terdapat sistem komunikasi internal yang efektif untuk memberikan informasi terkini tentang laporan kondisi kendaraan dan jadwal pengurusan perpanjangan STNK, serta tetap menjaga komunikasi yang efektif dengan melibatkan seluruh pihak terkait dalam proses pengelolaan kendaraan melalui grup WhatsApp dinas. 2) Sumber daya dari fasilitas kendaraan dinas yang tersedia telah cukup memadai. Namun, alokasi anggaran belum memadai untuk pemeliharaan kendaraan. Penting untuk terus memantau dan mengelola sumber daya dengan efisien serta melakukan evaluasi secara berkala tentang ketersediaan anggaran untuk mendukung pemeliharaan kendaraan yang lebih baik. 3) Disposisi kendaraan dinas operasional sudah diatur dengan baik. Sikap dari pengguna/pemegang kendaraan telah menjaga dan memelihara kendaraan yang mereka pegang. 4) Struktur birokrasi sudah berjalan karena pengelola aset di-SK-kan oleh Bupati Sinjai dan nama-nama pemegang kendaraan dinas di-SK-kan, serta koordinasi dilakukan dengan Kepala Dinas dan pengelola aset, BKAD, serta Inspektorat Daerah dalam pelaporan dan pertanggungjawaban aset daerah. Kendala yang dihadapi adalah biaya perawatan yang dahulu ada di setiap unit, dalam empat tahun terakhir ditiadakan karena anggaran daerah yang terbatas sejak COVID-19, dan pemerintah daerah hanya mampu membayar pajak perpanjangan STNK.