Optimalisasi Peran dan Fungsi Puspaga dalam Peningkatan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Optimalisasi Peran dan Fungsi Puspaga dalam Peningkatan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder terdiri dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini menemukan bahwa peran dan fungsi Puspaga dalam peningkatan kualitas keluarga belum terlaksana secara optimal. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penelitian yang sebelumnya berfokus pada pada implementasi, efektivitas program dan layanan konseling keluarga di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), sedangkan penelitian ini berfokus pada optimalisasi peran dan fungsi PUSPAGA dalam meningkatkan kualitas keluarga.

Dari hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Puspaga menyediakan layanan konseling, edukasi dan rujukan yang bisa didapatkan dengan datang langsung ke kantor maupun dengan menghubungi via telefon. Topik yang bisa didapatkan dalam layanan tersebut seperti pembahasan tentang keluarga, pengasuhan dan komunikasi keluarga. data konsultasi yang masuk akan dikelola dan kemudian akan diberikan edukasi sesuai dengan permasalahannya. masih banyak kendala yang sering dihadapi seperti masyarakat tidak terbuka kepada pengurus karena merasa kurang percaya atas keamanan masalah mereka. Selain itu, kapasitas konselor juga yang masih kurang karena tidak memiliki basic psikologi. Adapun strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan musyawarah atau rapat koordinasi bersama Pembina atau dengan Kepala Dinas setiap sebulan sekali atau dua minggu sekali.