Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat. Berdasarkan masalah yang ada yaitu pengawasan BPD terhadap pelaksaan Perdes dan APBDes belum maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Turungan Baji menunjukkan kinerja yang cukup aktif dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Meskipun rapat koordinasi yang seharusnya dilaksanakan empat kali setahun hanya dilakukan dua kali tahun ini akibat perubahan administrasi terkait dana desa, BPD tetap berupaya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan memastikan aspirasi tersebut diteruskan kepada pemerintah desa. Kolaborasi yang baik antara BPD dan pemerintah desa berkontribusi positif terhadap pelaksanaan program-program desa dan pengawasan. Namun, meskipun BPD berperan dalam pembangunan desa, terdapat kekurangan dalam hal transparansi dan penyampaian pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan yang disusun BPD dan dilaporkan ke pemerintah kabupaten tidak diiringi dengan komunikasi yang memadai kepada warga, mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang aktivitas dan kinerja BPD. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam publikasi informasi agar masyarakat lebih memahami peran dan kegiatan BPD.

Meskipun konsep Responsivitas dan Responsibilitas BPD Desa Turungan Baji telah berjalan dengan baik, namun tetap saja diperlukan konsep Akuntabilitas sehingga adanya pertanggung jawaban BPD Desa kepada warga Desa tentang tindakan dan kinerja mereka dalam mengelola penyelenggaraan Desa dapat transparan dan akuntabel.