Kebijakan Pemerintah dalam Mengembangkan Organisasi Kepemudaan di Desa Tongke-Tongke

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan organisasi kepemudaan di Desa Tongke-Tongke. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ditemukan bahwa fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah desa mencakup penerbitan legalitas organisasi, dukungan anggaran melalui APBDes, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemberian akses terhadap tempat dan peralatan kegiatan. Pemerintah juga aktif dalam mendukung kegiatan sosial dan keagamaan yang diinisiasi oleh pemuda, serta mendorong keterlibatan pemuda dalam program-program pembangunan desa. Dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, meskipun pelatihan formal masih terbatas, terdapat berbagai pembinaan dan pelatihan yang telah melibatkan pemuda secara langsung, seperti pelatihan penyelenggaraan jenazah, edukasi kenakalan remaja, dan kegiatan pelatihan lainnya yang relevan. Namun demikian, pengembangan jejaring dan kemitraan eksternal masih berada pada tahap awal. Di sisi lain, faktor penghambat seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi, dan rendahnya partisipasi anggota juga masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Di tengah berbagai kendala tersebut, terdapat faktor pendukung kuat, yaitu komitmen aktif dari pemerintah desa dan antusiasme masyarakat dalam memberi dukungan terhadap kegiatan kepemudaan. Jadi, disimpulkan bahwa organisasi kepemudaan di Desa Tongke-Tongke telah terwujud sebagai organisasi kepemudaan yang aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, namun belum mencapai tingkat optimal.

Penelitian ini mengarah pada pentingnya penguatan peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan desa sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa perlu merumuskan kebijakan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk penguatan kelembagaan pemuda, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan jejaring kerja sama. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam menyusun strategi pemberdayaan kepemudaan dan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kolaborasi antar pemerintah desa, organisasi kepemudaan, dan masyarakat merupakan kunci sukses dalam menciptakan pembangunan partisipatif.