Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tellue Kecamatan Bulupoddo

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip good governance dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, dengan fokus pada koordinasi antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance sudah mulai terwujud dalam beberapa aspek, khususnya pada prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, serta konsensus. Masyarakat dilibatkan dalam tahap musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan, meskipun keterlibatan tersebut masih terbatas pada penyerapan usulan. Pemerintah desa dan BPD juga menunjukkan kesatuan tindakan melalui koordinasi dalam proses pengambilan keputusan, terutama terkait program prioritas desa. Prinsip transparansi tercermin dari penyampaian informasi APBDes kepada masyarakat melalui papan informasi dan musyawarah, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam akses data yang lebih rinci.

Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat di desa bulu tellue tidak sekadar formalitas, tetapi dapat berkontribusi nyata dalam penentuan arah pembangunan desa dan koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan BPD menjadi faktor kunci dalam menjaga konsensus dan menghindari konflik kepentingan.